Soal PPKN Kelas XI Tentang Upaya Penegakan HAM

Soal dan Jawaban PPKN Semester 1. Soal Tentang Upaya Penegakan HAM Mata Pelajaran PPKN Kelas XI Kurikulum 2013 Revisi.

Dibawah ini beberapa Contoh Soal Tentang Upaya Penegakan HAM. Download Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 11

Soal PPKN Kelas XI lengkap kunci jawaban Tentang Upaya Penegakan HAM

Soal PPKN Kelas XI Tentang Upaya Penegakan HAM

Latihan Soal 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan bener dan tepat! 

1. Salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal , hal ini dapat dilakukan dengan cara….
A. Melalui pembentukan peradilan HAM 
B. Pembentukan masyarakat peduli HAM 
C. Melalui kurikulum sekolah yang memuat HAM 
D. Melalui ceramah-ceramah keagamaan di masyarakat 
E. Melalui kampanye partai-partai politik 
2. Yang bukan merupakan wewenang Komnas HAM adalah.…
A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah 
B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi 
C. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR 
D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan 
E. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia 
3. Komnas HAM di Indonesia sudah ada dan dibentuk berdasarkan.…
A. Keppres No. 50 tahun 1993 
B. Keppres No. 83 tahun 1998 
C. Keppres No.31 tahun 2001 
D. Keppres No. 53 tahun 2001 
E. Keppres No. 40 tahun 2004 
4. Perhatikan data berikut : 
1) Sikap egois 
2) Penyalahgunaan kekuasaan 
3) Rendahnya kesadaran HAM 
4) Sikap tidak toleran 
5) Penyalahgunaan teknologi
Dari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah…
A. 1),2),3) 
B. 1),2),4) 
C. 1),3),4) 
D. 2),3),5) 
E. 3),4),5) 
5. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah…. 
A. Kepres no 50 tahun 1993 
B. Undang-undang no 39 tahun 1999 
C. Undang-undang no 40 tahun 1999 
D. Undang-undang no 26 tahun 2000 
E. Undang-undang no 23 tahun 2002