Kumpulan Soal Pengetahuan Pendamping Lokal Desa
1. Semua peraturan perundang-undangan dalam suatu negara harus tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi berkedudukan sebagai hukum yang…..
A. Paling bagus
B. Paling mengikat
C. Paling mendasar
D. Paling tinggi
E. Paling lengkap
2. Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai....
A. Self governing community
B. Self governing goverment
C. Self govening village
D. A dan B Benar
E. Semua Jawaban Salah
3. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/ pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan, sedangkan Bank Kredit Desa menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju menuju Lembaga Keuangan Mikro yang berpeluang menjadi........
A. Bank Desa
B. Bank Perdesaan
C. Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM)
D. Badan Usaha Milik Desa
E. A dan B Benar
4. Yang mana saja yang termasuk dalam turunan dari UU No. 6 Tahun 2014 tentan Desa...
A. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
B. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
C. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
D. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
E. A, B, D Benar
5. UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara.......
A. Antara masyarakat berpemerintahan dengan pemerintahan local
B. Antara Self governing community dengan local self government
C. A dan B Benar
D. Antara masyarakat perdesaan dengan perkotaaan
E. A, B, dan C Benar
6. Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, kecuali
A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
B. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya
C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
D. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
E. Kewenangan berdasarkan hak individu warga desa yang disusun berdasarkan kesepakatan antara setiap individu dengan tokoh adat.
7. Sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT), pengaturan administrasi desa secara nasional berada dibawah kementerian.....
A. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Satker PNPN Mandiri Perdesaan
D. Kementerian Menteri Keuangan
E. A dan B Benar.
8. Salah satu tugas kepala desa adalah menyusun RPJMDes, singkatan dari RPJMDes adalah....
A. Rencana Pembangunan Jangka Musiman Desa (RPJM Desa)
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
C. Rencana Pembangunan Jangka Memulai Desa (RPJM Desa)
D. Rencana Pembangunan Jangka Melaksanakan Desa (RPJM Desa)
E. Semua jawaban kurang tepat
9. Kepemimpinan yang sangat tepat untuk diterapkan dalam kerangka pembaruan Desa serta implementasi UU Desa adalah.....
A. Kepemimpinan Inovatif-progresif
B. Kepemimpinan Inovatif-berwibawa
C. Kepemimpinan Inovatif-otoriter
D. Kepemimpinan Kreatif-progresif
E. Kepemimpinan progresif-tegas
10. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa. Dalam pendampingan desa, posisi seorang pendamping desa sebaiknya berada pada posisi.........
A. Pendamping desa berdiri setara dengan yang didampingi
B. Pendamping desa berdiri sesuai hirarkhis masing-masing
C. Pendamping desa melaksanakan tugas sesuai instruksi bupati dan camat
D. Pendamping desa menjalankan tugas sesuai intruksi Menteri Desa
E. Pendamping desa bisa melakukan apa saja
11. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah...
A. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI.
B. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
C. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa untuk melakukan tugas tertentu.
D. Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
E. Penyerahan seluruh tugas pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dalam NKRI.
12. Suatu wilayah desa dipimpin oleh ...
A. Lurah
B. Kepala Desa
C. Camat
D. Bupati
E. Gubernur
13. Pihak yang berwenang membuat peraturan daerah kabupaten dan kota ialah...
A. DPRD dan Gubernur
B. Presiden dan MPR C. MPR dan DPR
D. Bupati dan gubernur
E. DPRD dan Bupati
14. Masa jabatan Kepala desa adalah ... tahun.
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8
15. Di bawah ini merupakan manfaat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan publik, kecuali ...
A. Membentuk masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memiliki kesukarelaan
B. Membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia
C. Membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum
D. Membentuk masyarakat yang trampil iptek dan liberal
E. Membentuk masyarakat yang adil
16. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala desa dibantu oleh ...
A. Sekretaris desa
B. kadus
C. ketua RT
D. Ketua RW
E. Ketua BPD
17. Apabila seorang kepala daerah membuat kebijakan publik daerah di luar wewenangnya maka yang terjadi adalah ...
A. Tindakan anarkis dan ketidakpercayaan masyarakat
B. Ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan masyarakat
C. Ketidakstabilan sistem pemerintah daerah dan aksi unjuk rasa
D. Sikap apatis masyarakat dan tindakan anarkis
E. Semua jawaban salah
18. Syarat menjadi kepala desa usia minimal adalah ... tahun.
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
E. 35
19. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk memgatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut ...
A. Daerah otonomi
B. Prinsip otonomi daerah
C. Otonomi daerah
D. Asas-asas otonomi daerah
E. Dasar Otonomi
20. Daerah otonom adalah ...
A. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.
B. Kesatuan daerah yang mempunyai perangkat dan pemerintahan sendiri, mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri.
C. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
D. Hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
21. Kepala desa membuat peraturan desa bersama ...
A. perangkat desa
B. kaur
C. BPD
D. LPMD
E. RT
21. Keterlibatan langsung warga masyarakat dalam partisipasi pemilihan anggota DPRD biasanya diwujudkan dalam bentuk, KECUALI ...
A. Mengikuti kampanye PEMILU
B. Mengikuti kegiatan PEMILU
C. Mengikuti polling calon DPRD lewat sms
D. Menjadi pengamat PEMILU
22. Yang disebut daerah otonom adalah ...
A. Negara
B. Kabupaten
C. Kecamatan
D. Kelurahan
E. Kepulauan
23. Dalam struktur organisasi desa, kaur berada di bawah ...
A. sekdes
B. kades
C. kadus
D. Ketua RW
E. Ketua RT
24. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusiadengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan disebut ....
A. Tugas pemerintah
B. Wilayah Administrasi
C. Tugas Pembantuan
D. Penugasan Daerah dan Desa
E. Perangfkat Desa
25. Di bawah ini bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, kecuali ...
A. Politik
B. Agama
C. Sosial budaya
D. Keuangan
26. Lembaga yang bertanggungjawab pada keamanan desa adalah ...
A. Koramil
B. Hansip
C. Polsek
D. Satpam
E. Camat
27. Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia ...
A. Negara demikrasi berdasar hukum.
B. Negara demikrasi berpenduduk besar
C. Negara yang subur dan rakyatnya ramah
D. Negara besar yang penduduknya majemuk
28. Urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat...
A. Wajib
B. Sukarela
C. Pilihan
D. Khusus
E. Umum
29. Perkumpulan pemuda yang ada di desa sering disebut ...
A. praja muda
B. pemuda desa
C. karang taruna
D. muda-mudi
E. remaja
30. Tugas dan wewenang DPRD antara lain ...
A. Membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah
B. Membantu kepala daerah dalam melakukan seleksi pejabat di daerah
C. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
D. Memberhentikan kepala daerah apabila terjadi perselisihan pendapat
E. Memilih Kepala Daerah
31. Di bawah ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecuali ...
A. Asas efisiensi
B. Asas keterbukaan
C. Asas kepatutan
D. Asas kepastian hokum
E. Asas Keadilan
32. Lembaga pemerintahan yang sederajat dengan desa adalah ...
A. RT
B. RW
C. Kecamatan
D. Kelurahan
E. Kabupaten
33. DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ..
A. Legislasi, anggaran dan pengawasan
B. Kebijakan, pengawasan dan organisasi
C. Manageman, legislasi dan anggaran
D. Kontrol, pengawasan dan legislasi
E. Pelaksana Pemerintahan
34. Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat disebut ...
A. Kebijakan daerah otonom
B. Kebijakan publik daerah
C. Keputusan daerah
D. Peraturan daerah
E. Ketetentuan Daerah
35. Kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan di bawah tanggung jawab ...
A. koramil
B. polsek
C. PKK
D. Puskesmas
E. Posyandu
36. Keterlibatan langsung warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di daerah biasanya diwujudkan dalam bentuk ...
A. Partisipasi langsung warga masyarakat
B. Perwakilan dari tokoh masyarakat
C. Partisipasi aktif tiap warga masyarakat
D. Audiensi dengan pejabat daerah secara langsung
37. Bentuk keterlibatan warga masyarakat dengan cara pikiran, moral dan tindakan dalam hubungan timbal balik dengan pemerintah untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab bersama disebut ...
A. Kebijakan publik
B. Kebijakan OTODA
C. Partisipasi publik
D. Partisipasi pemerintah
38. Konsepsi pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti…………
A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan
B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
D. Meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan e. Tidak ada jawaban yang benar
39. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung garuda melambangkan…
A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
B. Persatuan Indonesia
C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
D. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
E. Ketuhanan Yang Maha Esa
40. Yang memiliki tugas pokok sebagai tenaga administrasi desa…………
A. Kaur Desa
B. Sekretaris Desa
C. Perangkat Desa
D. Organisasi Desa
E. Pemuda Desa
Download Soal Pendamping Lokal Desa Tahun 2021